Alasan Dibalik Pemberhentian Pemutaran Film G30S-PKI

Pengertian PKI

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah organisasi politik yang berideologi komunis. Didirikan pada tahun 1920-an, PKI memiliki tujuan utama untuk mengadvokasi hak-hak buruh dan tani serta menggalang dukungan dari kalangan mereka. Selama perkembangannya, PKI tumbuh menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia pada tahun 1960-an. Namun, hubungannya dengan pemerintah semakin memburuk seiring berjalannya waktu, terutama dengan pemerintahan Presiden Soekarno.

Sejarah PKI

Sejarah PKI di Indonesia dipenuhi dengan konflik dan perubahan. Partai ini berkembang pesat sepanjang 1920-an hingga 1960-an, mengumpulkan basis massa yang kuat, terutama di kalangan buruh dan tani. Namun, hubungannya dengan pemerintah semakin memanas, terutama pada masa pemerintahan Soekarno, yang semakin terlibat dalam perdebatan politik yang memuncak.

Gerakan 30S

Gerakan 30 September (G30S) merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pada hari itu, sejumlah perwira militer yang terafiliasi dengan PKI melakukan kudeta dan menculik serta membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia. Peristiwa ini menciptakan kebingungan dan ketidakstabilan politik, yang akhirnya membawa Soeharto mengambil alih kekuasaan.

Awal Pemutaran Film G30S PKI

Pemutaran film “G30S PKI” dimulai pada tahun 1985 di kanal TVRI. Sebelumnya film tersebut juga pernah ditayangkan di bioskop-bioskop Jakarta dengan jumlah penonton mencapai 699.282 orang. Film ini diproduksi oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto, dengan tujuan untuk menyajikan versi resmi tentang peristiwa G30S. Film ini menyajikan gambaran peristiwa mengenai rencana PKI sejak januari 1965 di Desa Kanigoro, Kediri sampai dengan puncaknya pada 1 Oktober 1965. Disutradarai oleh Arifin C. Noer, film berdurasi 271 menit itu selalu diputar setiap tahun di TVRI hingga 1998.

Alasan Pemberhentian Pemutaran Film G30S PKI dan Tokoh yang Menginisiasi

Pada tahun 1998, Orde Baru runtuh akibat tekanan publik dan reformasi politik. Salah satu langkah pertama pemerintah reformasi adalah menghentikan pemutaran film “G30S PKI”. Pada 24 September 1998, Muhammad Yunus sebagai Menteri Penerangan (Menpen) mengeluarkan kritik terhadap film yang diklaim telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 800 juta dalam proses pembuatannya. Ia menganggap bahwa film tersebut tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. Selain itu, alasan lain terkait pemberhentian pemutaran film G30S PKI adalah film yang sudah kabur karena terlalu sering diputar.

Selain Menteri Penerangan, tokoh lain yang juga turut mendukung keputusan tersebut yaitu Marsekal Udara Saleh Basarah dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono. Marsekal Udara Saleh Basarah menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono bahwa ia keberatan karena pengulangan keterlibatan perwira AURI yang terdapat pada salah satu adegan dalam film tersebut.

Sisi Lain Dari Pemberhentian Pemutaran Film G30S PKI

Terlepas dari banyaknya kontroversi pemberhentian pemutaran film 30SPKI, pemberhentian pemutaran film “G30S PKI” juga bisa menjadi salah satu tanda penting dari perubahan politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Langkah ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih inklusif tentang sejarah negara dan mencerminkan perubahan penting dalam pandangan pemerintah terhadap narasi sejarah. Seiring berjalannya waktu, hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk mendekati masa lalu mereka dengan berbagai sudut pandang yang berbeda.